Bupati Tegaskan Kades Tak Main Dana Desa

0
101

SANANA-Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes menegaskan, kepala desa jangan coba-coba main dana desa. Menyangkut pengawasan dana desa sudah ada MoU antara Kepolisian dan Kejaksaan, karena itu apabila ada kepala desa bermain-main dengan dana desa akan ditindak tegas. “Saya ingatkan jangan coba-coba main dengan dana desa,” tegasnya saat memberikan sambutan rakor dengan kepala desa se-Kepulauan Sula, akhir pekan lalu.

Bupati meminta supaya pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, karena dana desa milik masyarakat, begitu pula pembasahan program juga dilakukan secara bersama-sama.

Mengelola dana desa harus secara terbuka, tidak boleh tertutu. Sebab itu tidak boleh keluar dari regulasi. “Kalau ini terjadi saya pastikan tahun 2018 banyak kepala desa yang masuk penjara,” ujarnya.

Bupati mengatakan tidak main-main apabila kepala desa menyalahgunakan dana desa, langsung diserahkan kepada polisi untuk diproses hukum. “Ini bukan tahun pembinaan, tapi tahun bekerja. Kepala desa saya ingatkan laporan tahun 2017 segera dimasukan sebelum dihadapkan dengan hukum,” pintanya.

Sementara Kapolres Kepsul AKBP Jan Wi Makatita dalam sambutannya mengatakan, pemerintah dan Polri telah menandatangani MoU pengawasan dana desa. Sebab itu Bhabinkamtibmas diarahkan melakukan pendampingan dana desa (DD)  maupun anggaran dana desa (ADD). “Babinkamtibmas wajib mengetahui kegiatan dana desa yang dlakukan pemerintah desa. Pemerinta desa jangan tertutup kepada Babinkamtibmas karena kita sudah ada MoU,” ujarnya.

Dikatakan, Babinkamtibmas wajib mengawal dana desa agar tidak menjadi penyimpangan. Dana desa harus transparansi dalam bentuk rapat umum maupun dan dipublikasi melalui baliho,” katanya.

Kepala Kejaksaan Sanana, Banua Purba mengatakan, permasalahan dana desa dibaratkan penyakit maka sudah sangat parah. “Bahkan kalau mau diusahakan untuk sembuh maka ada yang cacat. Untuk itu harus mencari cara untuk menghilangkan cacat tersebut,” urainya.
Bagimana cara menghilangkan cacat itu lanjutnya, maka itu gampang. Caranya transparansi antara pemerintah desa dan masyarakat, karena timbul permasalahan itu dan ini karena tidak ada keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat. “Kami sering melakukan pemeriksaan dana desa, jadi saya tahu titik permasalahannya seperti itu,” tandasnya. (sdl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here