Karakter dan Korupsi di Negeri Relijius

    0
    161

    Oleh : Herman Oesman
    Dosen Sosiologi FISIP UMMU

    MENCIPTAKAN manusia berakhlak merupakan inti semua ajaran agama, sebagaimana tugas mulia yang diemban Nabi Muhammad SAW, di mana beberapa hari lalu, tepatnya 01 Desember 2017 kita baru saja memberi makna atas kelahiran Rasulullah SAW melalui acara Maulid yang dirayakan secara semarak. Seminggu kemudian, 09 Desember 2017 kita juga memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Dua momen yang teramat penting dan sangat vital, saling terkait, yang kita peringati di bulan yang sama.

    Hikmah apa yang dapat dipetik dari dua momen yang secara tidak langsung saling terkait erat itu. Fakta hari ini membuktikan, bangsa kita masih dikenal sebagai negeri yang mengidap korupsi paling akut, walau pun disadari dari tahun ke tahun upaya perbaikan terus dilakukan. Republika Online (11 Desember 2017) dalam pemberitaannya menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada pada posisi ketiga di ASEAN. Sementara Transparency International mengeluarkan tinjauan terbaru mengenai pemeringkatan negara paling korup di planet bumi, menempatkan Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2016 pada posisi 90 dari 176 negara dengan skor 37. Artinya, perlahan-lahan endemik korupsi di Indonesia mulai diberantas.

    ***

    Gunnar Myrdal melalui bukunya Asian Drama; an Inquiry into the Poverty of Nations (1968) menyatakan negara kita dinilai sebagai “negara lunak” (soft state), dalam hal pandangan dan sikap moral, utamanya moral publik. Salah satu yang menjadi persoalan adalah korupsi, yang secara tegas belum dapat dituntaskan. Problem korupsi di Indonesia memang menjadi mata rantai yang dapat menghambat harapan Indonesia untuk menjadi negara maju, karena pasti terhalang oleh serious corruption and lousy work ethics (korupsi yang gawat dan etika kerja yang penyakitan). Masyarakat tentu tidak menginginkan Indonesia menjadi negara tertinggal apalagi menjadi negara “halaman belakang” (back yard) di Asia dan dunia. Yang menjadi keprihatinan, korupsi, kolusi, monopoli, nepotisme, dan pungli justru telah menjadi nilai kebersamaan (shared values) yang benar-benar dianut masyarakat saat ini. Sekali pun usaha pemberantasannya tengah gencar dilakukan. Semua golongan, semua daerah dan profesi telah terjangkit virus ini. Termasuk mereka yang melegitimasi diri sebagai “orang alim”.

    Bagi masyarakat Indonesia, korupsi bukanlah sesuatu yang aneh dan asing. Seluruh ruang publik dari negeri yang mengaku agama sebagai pijakan moral ini, telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Tak berlebihan bila seorang pemimpin teladan yang amat bersahaja, Wakil Presiden RI Pertama Mohammad Hatta, pernah menyebutkan secara tegas : “korupsi di negeri ini telah membudaya.”

    Menyusuri akar korupsi, dari mana ia muncul, apa dan bagaimana modelnya, membutuhkan waktu yang tidak pendek dan menguras seluruh energi. Tapi, di negeri ini, korupsi dapat ditemukan di mana saja. Turun temurun secara struktural dalam pola kekuasaan apapun. Mulai dari wilayah tertinggi hingga terkecil, pusat hingga pelosok desa, sangat mudah “dikenali”. Korupsi, telah menjadi fenomena endemik manakala ada yang tak beres dalam perilaku penguasa yang memegang kekuasaan dengan semena-mena. Korupsi telah menjadi perhatian serius semua negara di dunia, desakan dan tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas publik begitu kuat terasa. Ini sejalan dengan ungkapan Mochtar Lubis (1922-2004) dalam salah satu tulisannya, yang menilai korupsi bagaikan udara. Terasa, namun begitu sulit untuk dipegang.

    Mungkin, Lord Dalberg Acton (1834-1902) benar ketika mengatakan, “kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak akan korup secara mutlak pula.” Bagi Mochtar Lubis dan James C. Scott ketika menyunting buku mereka Korupsi Politik (1993) mencoba merumuskan persepsi korupsi dari sudut pandang John Waterbury, di mana dalam pengertian hukum, korupsi adalah perbuatan yang menguntungkan pribadi oleh pejabat-pejabat negara, yang secara langsung melanggar larangan-larangan hukum terhadap tingkah laku demikian.

    Korupsi, berkait erat dengan moral dan perilaku, utamanya anggota-anggota birokrasi yang berkuasa. Mochtar Lubis dalam kata pengantar untuk buku yang disuntingnya itu, mengungkapkan, pada akhirnya korupsi tanpa batas secara besar-besaran akan merontokkan kekuasaan itu sendiri.

    Banyak contoh runtuhnya rezim-rezim korup yang berkuasa, seperti di Tiongkok dengan rezim Kuomintang; di Rumania, pernah hidup rezim Ceaucescu yang memerintah bagai raja dengan kekuasaan penuh. Begitu juga di Jerman Timur –sebelum terjadi reunifikasi dengan Jerman Barat—pernah berada diketiak para pemimpin komunis bergaya hidup super mewah yang lebih menonjolkan kekuasaan absolutisme. Demikian halnya dengan negara tetangga kita, Philipina, pernah berada di bawah rezim totalitarianisme dengan pengendali utama Ferdinand Marcos. Untuk Indonesia, runtuhnya rezim kekuasaan otoritarianisme Orde Baru di bawah Soeharto menjadi indikator penting dari kasus korup tersebut.

    Arnold J. Heidenheiner (1970) pernah membuat pemetaan yang simplistis, dengan membagi korupsi menjadi korupsi kecil, korupsi rutin dan korupsi yang menjengkelkan. Korupsi kecil, mengacu pada pembelokan peraturan resmi demi keuntungan teman, sebagaimana diwujudkan dalam laporan yang agak tidak jujur mengenai soal-soal rinci, pengabaian tanggal pemutusan (cut-of dates) dan lain-lain. Sementara korupsi rutin, dalam praktek sampai taraf tertentu, biasanya terjadi dalam kota-kota yang berdasarkan warga-kebudayaan. Akan tetapi biasanya hanya dalam bentuknya yang sudah disaring melalui pengkolektifan penerima, misal terima hadiah oleh pejabat pemerintah, yang biasanya terjadi dalam hubungan patron – klien tradisional.

    Thesis Arnold di atas memang bukan untuk Indonesia. Ia mengambil sampel indikatif tersebut pada beberapa negara yang menjadi obyek penelitiannya sekitar tahun 1950 sampai 70-an, antara lain : Kota Yunani dan beberapa negara di bagian Amerika Latin. Namun tesis tersebut bagi Indonesia, justru memberikan pembenaran saat ini. Bahkan mungkin saja di Provinsi Maluku Utara.

    Soal korupsi kecil dan korupsi rutin yang akhirnya menggurita menjadi korupsi menjengkelkan, mungkin dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam komunitas dan hubungan dengan sesama. Contoh paling telanjang saat memberikan “hadiah” (lebih dikenal dengan istilah gratifikasi) pada penguasa untuk memperoleh sesuatu, merupakan bukti paling kuat, bahwa tindakan itu justru tengah mempersubur bibit korupsi.

    ***

    Sebagai negeri yang sering bangga memiliki semangat keagamaan tinggi, berbagai kasus korupsi, pungli, dan berbagai kasus memalukan lainnya, mestinya tak perlu terjadi, di negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai relijiusitas. Tapi apa lacur, dari kenyataan yang ada, bahkan kita rasakan sendiri, watak dan perilaku negatif dan memalukan itu demikian menggelembung secara luar biasa dan meluas.

    Pada konteks ini, tentu ada yang salah dalam semangat keagamaan kita. Agama, ternyata masih belum sepenuhnya berfungsi secara mendalam di hati dan tingkah laku kita. Fungsi agama sebagai pengukuh dan pembenar komunalisme di kalangan kita secara lahiriah masih nampak terang. Tidak demikian halnya pada hati, amal dan akhlak, justeru begitu gelap dan sepi. Sepinya sistem pengajaran melalui pendekatan pada hati, watak, akhlak dan perilaku, menyebabkan kita lebih bertumpu dan menguras energi hanya untuk mengasah kesalehan lahiriah tanpa makna dan tanpa diimbangi dengan memperkokoh kesalehan sosial. Munculnya sikap hidup negatif, watak kesadaran penuh kepalsuan dan penyakit-penyakit sosial lainnya, karena kita tidak pernah peduli pada struktur tatanan sosial yang membusuk dengan akar-akarnya yang telah merambah dan menjalar kemana-mana, hingga memasuki sendi-sendi kehidupan kita lebih vital.

    Untuk itu, sistem pendekatan pada hati, watak dan akhlak, mesti menjadi sesuatu yang lebih urgen untuk dihidupkan, demi kualitas moral masyarakat di masa depan dan menjadi spirit memaknai Kelahiran Rasulullah SAW. Makna kelahiran Rasulullah SAW harusnya menguatkan dan mempersiapkan akhlak bersama dalam membangun fondasi prasarana sosial dan kultural untuk menopang sebuah sistem kemasyarakatan yang kokoh sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah SAW.

    Dengan begitu, membangun karakter dan akhlak mulia, dibutuhkan nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, saling menghormati, jujur, peduli dan taat hukum. Pendekatan pengetahuan akhlak tidak semata diajarkan melalui kognitif knowing saja. Hal itu, tidaklah cukup. Diperlukan pendekatan hati dan perasaan, sehingga tugas menyuruh kepada kebaikan tidak menjadi beban apalagi sebuah pemaksaan. Pendekatan akan hati dan perasaan inilah yang perlu dirancang secara lebih detil, sehingga mampu menopang pendekatan yang selama ini rapuh dan kita terus gunakan.

    Thomas Lickona dalam bukunya Raising Good Children (1994) menyatakan; akhlak atau karakter hanya dapat terbentuk melalui proses : “mengetahui dengan baik, berperasaan dengan baik, mencintai dengan baik dan bertindak dengan baik.” Karena itu, membentuk akhlak dan moral harus didasari pada kecintaan akan Tuhan, rendah hati, dan kasih sayang sesama manusia dengan lebih banyak melibatkan hati dan perasaan.

    Ini perlu dipraktekkan untuk membentuk “otot-otot akhlak dan moral” agar menjadi lebih kuat. Kiranya, ini harus ditumbuhkan di keluarga, dunia pendidikan, dan lingkungan komunitas kita. Peringkat dalam Indeks Persepsi Korupsi yang perlahan-lahan mulai “membaik” itu setidaknya terus diupayakan. Tak ada kata lelah untuk memberantas korupsi di negeri relijius ini.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here