GMIH Sah Dibawah Pimpinan Lewian

0
178

KORIDORZINE.COM, TOBELO-Perseteruan terkait keabsahan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH), akhirnya terjawab. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 3016 K/PDT/2017 tertanggal 22 Desember 2017, mengakui BPHS GMIH yang sah adalah GMIH dibawah kepempinan Pdt Lewian Sambaimana selaku ketua Sinode GMIH dan Pdt Alven Tarnate selaku Sekum.

Terkait dengan putusan kasasi dalam perkara perdata itu, mantan bupati Halmahera Utara Hein Namotemo bersama Joice Duan, ketua Yayasan GMIH, pendeta S.S Duan serta J. Timisela mendatangi kantor bupati Halmahera Utara.

Menurut Ketua Yayasan GMIH, S. S Duan, kedatangan pengurus Yayasan GMIH di kantor bupati untuk menyampaikan pemberitahuan keputusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata antara Pdt Anton Piga dan Pdt Demianus Ice selaku pemohon kasasi beralamat jalan Kemakmuran desa Gamsungi Tobelo, melawan Pdt Lewian Sambaimana dan kawan-kawan sebagai termohon kasasi beralamat jalan kawasan pemerintahan desa Gamsungi Tobelo.

“MA dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan kasasi para pemohon kasasi, oleh karena itu, maka BPHS GMIH yang sah adalah GMIH dibawah kepempinan Pdt Lewian Sambaimana selaku ketua Sinode GMIH dan Pdt Alven Tarnate selaku Sekum,” kata S. S Duan, Senin (26/3).

Menurutnya, berdasarkan pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan tinggi Maluku Utara, dalam putusan halaman 13 paragraf ke-2 pada pokoknya menyatakan bahwa BPHS GMIH yang sah adalah BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa (SSI) GMIH yang dilaksanakan pada tanggal 6-8 September 2013, selanjutnya pada halaman 14 paragraf ke-4 menyatakan bahwa oleh karena BPHS GMIH yang sah BPHS GMIH hasil Sidang Sinode Istimewa maka yang berhak melaksanakan sidang sinode 2017 dibawah kepempinan Pdt Lewian Sambaimana selaku ketua Sinode GMIH dan Pdt Alven Tarnate selaku Sekum.

Oleh karena itu kata Duan, persidangan Sinode GMIH yang dilaksanakan di Jemaat Sion WKO tanggal 1-6 Juni 2017 dan memilih BPHS GMIH periode 2017-2022 serta semua produk persidangan yang telah dikeluarkan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat,” tegasnya.

Dikatakannya, semua kendali GMIH dinyatakan sah apabila berada dibawah kendali BPHS GMIH hasil sidang Sinode GMIH Jemaat Sion WKO dibawah kepempinan Pdt Lewian Sambaimana selaku ketua Sinode GMIH dan Pdt Alven Tarnate selaku Sekum.

Sidang Sinode GMIH yang pernah dilaksanakan di Buli pada September 2017 dengan memilih Pdt Demianus Ice dan Pdt Verdianus Guslauw selaku ketua dan sekertaris BPHS GMIH serta semua produk persidangan yang dihasilkan dalam persidangan Sinode tersebut tidak sah karena bertentangan dengan hukum. “Karena itu, BPH GMIH hasil sidang Sinode Buli dianggap tidak ada, karena dengan sendirinya dibubarkan secara hukum,” ujarnya.

Dikatakannya, semua aset dibawah pengelolaan dan pengawasan BPHS GMIH yang sah dibawah kepempinan Pdt Lewian Sambaimana selaku ketua Sinode GMIH dan Pdt Allen Tarnate selaku Sekum. (rma)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here