KPK Coba Buktikan ‘Nyanyian’ Setnov

0
47

KORIDORZINE.COM, JAKARTA­-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadapi tantangan berat dalam kasus korupsi KTP elektronik. KPK berada di persimpangan jalan di mana di satu sisi ada tuntutan besar untuk membuktikan ‘nyanyian’ Setya Novanto, di sisi lain orang-orang yang disebut itu masuk ke dalam kekuasaan saat ini.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menjelaskan, pihaknya sedang mempelajari informasi yang diberikan terdakwa kasus korupsi KTP-el Setya Novanto (Setnov). Menurut dia, penyebutan nama di dalam persidangan tindak pidana korupsi adalah sesuatu yang biasa.

“Kita pelajari dulu sejauh apa peran nama yang disebut-sebut itu. Biarkan waktu yang dimiliki penyidik untuk melihatnya lebih dahulu,” tutur Saut, Minggu (25/3).

Menurut Saut, penyebutan nama seseorang di dalam persidangan merupakan hal yang biasa. Selanjutnya, tugas KPK adalah membuktikan kebenaran penyebutan nama itu.

Saut menambahkan, pemanggilan nama-nama yang disebut Novanto pun akan didasarkan pada hasil pengkajian penyidik KPK. Penyidik KPK saat ini sedang mempelajari fakta persidangan yang digelar Kamis (22/3) lalu itu.

Sebelumnya, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Novanto menyebut sejumlah nama penerima 500 ribu dolar AS terkait proyek KTP-el yang tengah dibahas di DPR pada 2010 silam. Di antara yang ia sebut adalah sejumlah anggota DPR yang kini menduduki jabatan penting.

Di antaranya mantan wakil ketua Komisi II dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo yang kini menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Selain itu, ada nama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani yang menjabat sebagai ketua Fraksi PDIP (2009-2014), dan Sekretaris Kabinet Promono Anung yang menjabat sebagai wakil ketua DPR (2009-2014).

Novanto juga menyebut Chairuman Harahap (Fraksi Golkar) yang kala itu menjabat ketua Komisi II DPR sebagai penerima data. Selain itu, ada para pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2009-2015 yang ia ketahui menerima dana. Di antaranya Melchias Marcus Mekeng (Fraksi Golkar), Tamsil Linrung (Fraksi PKS), dan Olly Dondokambey (Fraksi PDIP).

Novanto bersaksi mengetahui pemberian dana tersebut setelah disambangi pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong. Mereka memberitahukan kepada Novanto, uang dari proyek KTP-el sudah dieksekusi kepada beberapa pihak di DPR.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengingatkan, informasi dalam persidangan tersebut harus dicocokkan dengan informasi-informasi lainnya. “Ini belum bisa dimasukkan ke dalam kategori proses, ya, karena ini perkaranya baru keterangan yang muncul di persidangan,” ujar aktivis ICW Tama S Langkung, Ahad (25/3).

Oleh karena itu, dia mengatakan, langkah yang dapat KPK lakukan adalah melihat kecocokan keterangan yang dikatakan oleh mantan ketua DPR RI itu dengan keterangan-keterangan lainnya. Saat ini, kata Tama, KPK masih berada di dalam tahap tersebut.

“Jaksa penuntut umum yang dalam hal ini KPK harus melihat itu (mencocokkan informasi), termasuk informasi yang beredar dengan fakta-fakta yang ada di persidangan,” tuturnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim juga mendorong KPK tidak berhenti menelusuri dugaan keterlibatan politikus PDIP sebagaimana diungkapkan Novanto. Dalam hal ini, memeriksa Puan dan Pramono menjadi hal yang mesti dilakukan,” ujar Hifdzil Alim.

justru dapat membuktikan pernyataan Novanto mengenai keterlibatan Puan dan Pramono itu benar atau tidak.

Namun, Hifdzil mengingatkan KPK untuk tetap berhati-hati dalam memproses penyebutan nama-nama tersebut. Jangan sampai juga, kata dia, KPK dinilai politis dalam memeriksa pernyataan mantan ketua umum Golkar itu.

“KPK harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan pemeriksaan yang dilakukannya tidak dicap politis, misalnya memeriksa semua nama yang diduga menerima uang korupsi KTP elektronik,” ujar Hifdzil.

Banyak pihak yang disebut Novanto dalam persidangan sudah melayangkan bantahan. “Saya juga baru mendengar apa yang disampaikan Pak SN kemarin. Apa yang disampaikan beliau itu tidak benar, tidak ada dasarnya,” ujar Puan di kantor Kemenko PMK, Jumat (23/3).

Menurut Puan, pernyataan Setya harus memiliki dasar fakta hukum yang jelas. Ia menegaskan, pernyataan Setya tidak sesuai dengan fakta.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, KPK sebaiknya berfokus pada nama-nama yang sudah ada dalam dakwaan kasus korupsi KTP-el. Menurut dia, nyanyian Novanto dalam persidangan pekan lalu justru berpotensi membuat penanganan kasus korupsi ini menjadi tidak terfokus.

Masinton beralasan, pernyataan Novanto dalam persidangan tidak didukung fakta persidangan sebelumnya. Dia pun mengutip jawaban salah satu tersangka kasus KTP-el, Made Oka Masagung, pada persidangan sebelumnya.

“Ketika Setnov menanyakan ke Oka (dalam persidangan sebelumnya) ada pemberian ke petinggi partai atau tidak, Oka menyebut tidak ada. Artinya, keterangan Setnov dalam persidangan yang kemarin itu tidak didukung oleh fakta persidangan sebelumnya,” kata Masinton.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar KPK berfokus pada pendalaman sejumlah nama yang kini sudah ada dalam dakwaan kasus korupsi KTP-el. “Jangan mengembangkan ke mana-mana, ke nama-nama yang tidak ada dalam dakwaan, supaya tidak bias dan tidak melebar ke mana-mana,” tutur Masinton.

Di pihak lain, Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian meminta KPK membuktikan keterlibatan nama-nama yang disebutkan Novanto. PKS meminta KPK tidak pilih kasih dalam pembuktian itu. “Semua nama yang disebut harus dibuktikan, harus diungkap, baik itu parpol pendukung pemerintah atau oposisi. KPK jangan pilih kasih,” ujar Pipin.

Menurut dia, dalam penanganan kasus korupsi KTP-el ini, KPK tidak boleh terlihat memihak kepada salah satu pihak tertentu. Jika KPK memihak, kepercayaan masyarakat kepada KPK akan menurun.

“Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah, dengan penyampaian nama-nama ini menjadi ujian bagi Presiden Joko Widodo. Apakah betul nantinya akan dilakukan penegakan hukum? Itu yang harus dibuktikan,” kata Pipin. (rol)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here