Santunan ‘Politik’ Ala Cagub Maluku Utara

0
64

KORIDORZINE.COM, TERNATE-Dugaan bagi-bagi uang dalam bentuk santunan anak yatim piatu oleh pasangan calon Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar (AHM-RIVAI) di kediaman ternyata diseriusi Panwaslu Kota Ternate. Pada Jumat (24/3) malam lalu, Panwaslu mengklarifikasi tiga pelaku bagi-bagi uang yakni Nasrah Labidi, Arsad Suleman dan Amang Duwila.

Dalam klarifikasi yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Ternate Panwaslu, Kejaksaan dan Kepolisian, Nasrah mengaku bahwa bagi-bagi uang ke anak yatim piatu atas diperintahkan langsung AHM. “Saat kita klarifikasi pelaku bagi-bagi uang, Ibu Nasrah mengaku bagi-bagi uang itu perintah langsung AHM,” kata Ketua Panwaslu Kota Ternate Rusly Saraha.

Sementara Arsad Suleman dan Amang Duwila, Rusly mengatakan, mereka berdua dipanggil karena dianggap sebagai orang yang menyaksikan proses itu berlangsung. “Mereka berdua ini kita panggil karena posisi mereka di kediaman AHM sebagai security. Waktu itu mereka hanya bertugas menertibkan suasana selama kampanye. Namun mereka juga akui kalau bagi-bagi uang senilai Rp 100.000 itu terjadi selama kampanye,” ungkapnya.

Rusly mengaku, dugaan pelanggaran bagi-bagi uang ini Panwaslu Kota Ternate belum memastikan kategori kasusnya seperti apa. Sebab masih ada beberapa orang lagi yang akan dimintai keterangan. “Unsur pelanggarannya secara institusi kita belum bisa menyampaikan pendapat. Kita akan tunggu sampai semua bukti dan saksi-saksi sudah didapatkan baru kita bisa tahu kategori kasusnya seperti apa,” ungkap Rusly.

Rusly mengatakan, penanggung jawab kampanye juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Selain itu, Panwaslu akan memanggil Panwaslu tingkat bawah yang melihat langsung proses itu. “Kita akan panggil penanggung jawab kampanye serta jajaran Panwaslu yang temukan langsung kejadian itu. Kita akan coba gali informasi sebanyak mungkin. “Kita belum tahu status kasus kedepannya seperti apa. Yang jelas, Senin besok (hari ini, red) kita akan lanjut periksa saksi yang lainnya,” janjinya.

Sekedar diketahui, pasal 187 A Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada terkait politik uang yang salah satu sanksinya pasangan calon akan didiskualifikasi atau pemberhentian jika kedapatan melakan maney politik atau politik uang. (jun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here