KPK Periksa 7 Saksi untuk Zainal Mus

0
47

KORIDORZINE.COM, TERNATE-‎Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh saksi kasus korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong untuk tersangka Bupati Banggai Kepulauan Zainal Mus.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan ketujuh saksi itu berasal dari mantan pejabat di Kabupaten Kepulauan Sula. Mereka diperiksa untuk mendalami peran Zainal Mus.

“Hari Senin 26 Maret, KPK memerika tujuh saksi untuk tersangka ZM (Zainal Mus). Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Maluku Utara Jl. Jatilurus, Kota Ternate,” kata Febri saat dikonfirmasi Seputar Malut via WhatsApp, Selasa (27/3).

Kata Febri, materi pemeriksaan soal proses dan teknis pembebasan lahan Bandara Bobong tahun anggaran 2009. Selain itu, pemeriksaan maraton kepada para saksi dalam rangka melengkapi berkas penyidikan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula periode 2009-2014 tersebut. Namun, Febri mengaku tidak mengatahui nama-nama tujuh saksi yang diperiksa itu.

Sebelumnya, Zainal Mus menyatakan siap menghadapi kasus hukum dan semua risiko yang harus dipikulnya sehubungan dengan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. Zainal membenarkan bahwa dirinya ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama kakanya Ahmad Hidayat Mus. “Saya minta semua masyarakat Banggai tetap tenang. Jangan ada yang terpengaruh, biar saya sendiri yang menghadapi masalah ini,” jelasnya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya pada Sabtu (17/3).

Kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Zainal meminta agar semua bekerja seperti biasa dan tidak terpengaruh dengan informasi penetapannya sebagai tersangka. “Saya berharap penetapan saya sebagai tersangka tidak memengaruhi jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Bangkep. Saya juga masih bupati definitif dan akan tetap bekerja seperti biasa sampai ada keputusan yang resmi mengenai jabatan ini,” ujarnya.

Meski begitu, Zainal mengaku belum mendapat pemberitahuan resmi dari manampun soal penetapan dirinya sebagai tersangka. Zainal juga membenarkan bahwa kasus tersebut sudah pernah ditangani secara hukum dan dirinya sudah melakukan pengembalian dana yang diduga diselewengkan sesuai dengan rekomendasi BPK. “Namun begitu saya siap menghadapi semua proses hukum dan memikul seluruh risiko yang harus diterima. Saya belum berpikir untuk melakukan langkah-langkah hukum apapun soal penetapan saya sebagai tersangka tersebut,” ujarnya.

Diberitakan, KPK pada Jumat 16 Maret lalu mengumumkan Ahmad Hidayat Mus (AHM) bersama adiknya Zainal Mus sebagai tersangka. AHM selaku bupati Kepulauan Sula periode 2005-2010 dan Zainal Mus selaku Ketua DPRD periode 2009-2014. Dalam kasus ini, keduanya disangka melakukan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong pada APBD Kabupaten Kepulauan Sula tahun 2009.

Pengadaan pembebasan lahan yang menggunakan APBD tahun 2009 adalah pengadaan fiktif. Duo Mus ini diduga membuat seolah-olah pemkab membeli lahan milik masyarakat. Padahal, lahan itu milik Zainal. Sementara kerugian negara dalam kasus ini adalah Rp 3,4 miliar. Dari total uang APBD itu, sebesar Rp 1,5 miliar diduga ditransfer kepada Zainal. Dan Rp 850 juta diberikan kepada AHM melalui pihak lain untuk disamarkan. Kemudian, sisanya mengalir kepada pihak lain.

Dalam kasus ini, keduanya disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Sementara AHM sendiri merupakan calon gubernur berpasangan dengan Rivai Umar. Pasangan tersebut diusung oleh Partai Golkar dan PPP. (din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here