KPK: Perppu Calon Kepala Daerah Tersangka Kewenangan Presiden

0
31

KORIDORZINE.COM, JAKARTA-KPK menyatakan pembuatan Perppu soal pergantian calon kepala daerah tersangka adalah kewenangan Presiden. Pembuatan Perppu tersebut bisa dilakukan jika Presiden menilai ada kondisi genting.

“Kalau Perppu itu menjadi domain dari Presiden. Kalau Presiden melihat ada kondisi darurat misalnya, dan ada yang harus segera dilakukan melalui regulasi, maka Presiden berhak dan berwenang untuk melakukan itu,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (28/3/2018).

Febri menyatakan KPK tetap melanjutkan proses hukum terhadap para tersangka korupsi selama ada alat bukti yang cukup. Ia juga menyatakan soal usul PKPU untuk pergantian calon kepala daerah yang menjadi tersangka adalah kewenangan KPU.

“KPK konsisten saja di koridor hukum, kalau memang ada bukti pihak-pihak yang harus bertanggung ya harus kita proses,” ujar Febri. “PKPU adalah kewenangan KPU,” sambungnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memandang tidak perlu dikeluarkan Perppu soal calon kepala daerah yang menjadi tersangka. Aturan itu cukup dikeluarkan lewat Peraturan KPU (PKPU).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, dalam catatan Kemendagri, sejak KPU periode 2017-2022, telah 3 kali KPU menghadapi masalah teknis pemilu, seperti verifikasi parpol pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), jumlah anggota PPK, dan calon kepala daerah yang menjadi tersangka.

“Pandangan saya sikap pemerintah menolak Perppu dengan mempertimbangkan parameter objektif sebagaimana dimaksud putusan MK Nomor 138 Tahun 2009,” kata Tjahjo kepada wartawan, Senin (26/3) lalu.

Namun, menurut KPU, pengubahan PKPU saat ini akan menimbulkan ketidakadilan. “Ini kan kampanye sedang berjalan, ada kasus (calon tersangka), kemudian PKPU diubah, kan nggak fair,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat. (dtc)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here