Mantan Sekda Morotai Divonis 6 Tahun

0
68

KORIDORZINE.COM, TERNATE-Majelis hakim menjatuhkan putusan hukuman 6 tahun bui kepada eks Sekda Kabupaten Pulau Morotai Ramli Yaman. Terdakwa kasus korupsi dana bantuan hukum itu juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan.

Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 7,8 miliar dengan ketentuan bila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa penuntut dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 tahun. Namun putusan majelis hakim itu, lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 7 tahun.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan dengan agenda putusan yang digelar di ruang Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate, Jumat pekan kemarin. Ramli tampak tegang saat mendengar vonis yang dibacakan majelis hakim yang diketuai Wilson Shirver.

“Mengadili dan menjatuhkan hukuman selama satu enam tahun dan denda 100 juta rupiah atau diganti kurungan dua bulan, serta pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp 7,8 miliar dengan ketentuan bila terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi uang pengganti maka dipidana penjara selama dua tahun,” ungkap Wilson saat membacakan amar putusannnya.

Dalam putusan itu, Ramli dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut. Namun, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaa subsider Penuntut Umum dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Hakim juga menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 900 juta dirampas untuk negara. Uang tunai sebesar Rp 50 juta yang diserahkan terdakwa kepada majelis hakim berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti pada Senin 19 Februari 2018 dan barang bukti surat serta dokumen.

Juru bicara Kejati Malut Apris Risman Ligua pihaknya masih menunggu salinan putusan secara lengkap untuk dipelajari terkait dugaan adanya keterlibatan pihak lain. “Sekarang putusan lengkapnya belum diterima jaksa. Kalau sudah dapat akan kami pelajari dulu,” katanya saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Selasa (27/3).

Terpisah, Muhammad Konoras selaku penasehat hukum terdakwa Ramli Yaman mengatakan seburuk apapun sebuah putusan pengadilan harus tetap dihormati dan dihargai sebagai putusan yang benar. Hanya saja, sebagai pencari keadilan tentunya merasakan apakah putusan pengadilan itu adil atau tidak tergantung apa yang terdakwa rasakan. Baginya selaku penasihat hukum yang menjalani pemeriksaan peradilan terhadap Ramli Yaman sangat melanggar etik profesi dan terkesan diskriminasi hukum. Konoras menilai, kliennya diperlakukan secara tidak adil sejak ditingkat penyidikan Kejaksaan sampai pemeriksaan di depan persidangan pengadilan.

“Hakim terkesan lebih berpihak kepada jaksa penuntut umum, sehingga yang kami rasakan peradilan berjalan secara tidak fair. Semestinya Hakim harus memposisikan diri sebagai hakim yang netral, tapi itu tidak dirasakan sama sekali,” katanya Selasa (27/3).

Ketua Peradi Kota Ternate itu membeberkan, sampai-sampai surat tuntutan jaksa tanpa ada analisa yuridis pun diterima hakim dan kerugian negara yang dihitung sendiri oleh jaksa juga diterima. Padahal, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang punya kewenangan menentukan kerugian negara adalah BPK. Tapi dalam kasus Ramli, hakim mengabaikan rekomendasi BPK dan menggunakan hasil penghitungan sendiri oleh jaksa. Ia menyebutkan, dalam rekomendasi BPK, sudah jelas dan terang menunjuk kliennya hanya dibebankan mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 329 juta namun hakim mengabaikan fakta tersebut.

“Semestinya hakim harus memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan BPK tapi hakim tidak melaksanakan kewenangan itu untuk mencari kebenaran materil, itulah yang sangat disayangkan,” jelasnya. Oleh karena, itu putusan yang dijatuhkan hakim kepada Ramli Yaman sangatlah tidak manusiawi bagi Konoras. Sebab sudah jelas didalam kasus itu ada rekomendasi BPK kepada eks bupati Rusli Sibua untuk mengembalikan kerugian negara Rp 4 miliar namun hakim mengabaikan fakta tersebut dan hanya membebankan kepada terdakwa Ramli. Akan tetapi sebagai orang yang belajar hukum tetap menganggap itu sebagai putusan yang wajib dihormati.

“Semestinya Ramli harus banding dan melaporkan tindakan jaksa dan hakim yang tidak etis itu, mungkin karena beliau (Ramli,red) tidak percaya lagi dengan peradilan di republik ini makanya beliau takut untuk melakukan upaya hukum banding. Tapi saya saran untuk mengajukan PK (peninjauan kembali),” katanya mengakhiri. (din)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here