Pemprov Maluku Utara Lelang 8 Pimpinan SKPD

0
79

KORIDORZINE.COM, TERNATE-Pelaksana tugas (Plt) gubernur melelang 8 jabatan yang kini masih diisi pejabat yang masih berstatus Plt menjadi definitif. Tercatat 8 Plt pimpinan SKPD mulai awal April 2018 akan dilelang secara terbuka. Depalan pimpinan SKPD yang akan dilelang itu yakni Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Buyung Rajilun, Kepala Dinas Kehutanan, Syukur Lila, Kepala Dinas Perhubungan, Ismail Syahbuddin, Kepala Biro Protokol, kerjasama dan komunikasi publik, Armin Zakaria, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Safrudin Juba, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang, Jafar Ismail, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Jamdi Tomagola dan Kepala Satuan Pamong Praja M Alfi Sahar.

“Awal Apri sudah mulai sekesi terbuka atau lelang jabatan sesui instruksi Plt gubernur MH Natsir Thaib,” ungkap Plt Kepala BKD Maluku Utara Jamdi Tomagola di kantor gubernur di Sofifi, Selasa (27/3).

Dijelaskan, sesuai Permenpan nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tingkat Provinsi, maka akan dibentuk tim seleksi sesuai permintaan Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Plt Gubernur. Selanjutnya diajukan ke Komisi Apratur Sipil Negara (KASN) untuk mendapat persetujuan timsel. “BKD sifatnya hanya membantu timsel,” kata Jamdi.

Dikatakan, persyaratan Timsel harus ganjil, apabila 8 orang, maka 4 dari dalam intansi dan sisanya dari luar kabupaten/Kota. Menurutnya, ia diberikan tanggung jawab mengontrol kinerja SKPD sesuai arahan Plt gubernur hingga memasuki April. Pejabat yang akan diseleksi tidak bertertangan dengan Mendagri, karena seleksi adalah hak pembina pejabat kepegawaian yakni Plt gubernur. “Seleksi terbuka akan dilaksankan, boleh diikuti siapa saja yang penting memenuhi syarat jabatan dan golongan,” paparnya.

Disebutkan, ada tiga tugas besar yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, selain pekerjaan rutin adalah menindallanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait sistim infomasi Manejemen (SIM) Apratur Sipil Negara (ASN), penerapan penghasilan ASN online serta lelang jabatan.

Dalam rangka tambahan kinerja ASN sesuai kinerja berdasarkan basis riil kinerja pegawai. “Hasil kinerja riil akan menjadi tambahan sesuai MoU antara Pemprov dan KPK sejak tahun 2017, namun hingga kini implementasi kepegawaian lingkup Pemprov Malut belum stabil,” pintanya. (saj)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here