Praduga Tak Bersalah

    0
    129

    Catatan : Hendra Karianga

    DUA  hari ini saya mengamati postingan para penggiat medsos yang mentranmiskan  surat panggilan KPK  terhadap salah satu kadindat kuat Pilgub Maluku Utara  menjadi viral. Dalam prespektif hukum pidana, pemanggilan seorang oleh penyidik adalah rangakaian tindakan penyidik untuk giat pemeriksaan perkara pidana dan hal tersebut adalah biasa bukan luar biasa.

    Menjadi menarik karena yang di panggil oleh KPK adalah salah satu kadindat calon gubernur Maluku Utara  berdasarkan survei terakhir memiliki elaktabilitas tertinggi, dan KPK melakukan pemanggilan pada saat memasuki minggu tenang. Pada kondisi ini KPK dinilai kurang tepat karena surat panggilan tersebut telah dijadikan obyek/materi kampanye pihak lain dengan mengangkat  issue korupsi.

    Dalam surat panggilan tersebut  tertulis nama dan status hukumnya (tersangka). Saya ingin mengajak kita semua untuk berfikir tenang menghadapi Pilgub tinggal menghitung hari. Tersangka bukan berati dia bersalah.  Dalam hukum ada asas hukum yang berlaku  universal.

    Sejak abad ke-11 dalam sistem hukum  common law khusus di Inggris dalam Bill of Right (1648), yang berkembang hampir keseluruh dunia, termasuk Indonesia yang menganut sistem hukum civil law,  yakni presumtion of innocence (praduga tidak bersalah). Dalam UU No .8 Tahun  1981 penjelasannya Jo pasal 8 UU No.4 Thn 2004 menerangkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapakan ke depan pengadilan WAJIB  dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

    Atas dasar itu maka pemanggilan KPK terhadap AHM jangan dijadikan  komsumsi politik untuk menyerang. Biarlah proses demokrasi ini berjalan apa adanya. Save Malut Aman Damai. (***)

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here