Rapat Paripurna 2019, DPRD Halbar Memberikan Catatan Sakti di Bupati

0
6
Ilustrasi rapat paripurna DPRD Halbar. Foto : Istimewa

KORIDORZINE, JAILOLO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Maluku Utara, pada Senin, (5/8/2019) memberi catatan sakti kepada Bupati Halbar dan TPAD Pemkab Halbar pada paripurna penandatanganan nota kesepakatan RAPBD Perubahan 2019. Pasalnya catatan sakti tersebut sesuai kesepakatan Banggar DPRD Halbar dan TPAD Pemkab Halbar.

“Catatan penting seperti satu SKPD yang diberikan tanggungjawab mengejar target pendapatan seperti Dinas Pertanian Rp 30 miliar, Dinas Nakertrans Rp 22 milar dan Dinas perikanan Rp 16 miliar, agar disisa waktu efektif 4 bulan kedepan, berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai target PAD yang fantastis tersebut. Hal ini karena setelah konfirmasi ke SKPD dan TAPD, mereka sangat optimis dengan hitungan-hitungan yang terukur,” Wakil Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim.

Menurut Ibnu, catatan lainnya adalah Dinas PUPR , agar secepatnya berkoordinasi denan LKPP terkait perpanjangan kontrak kegiatan Multiyears, yang berdasarkan kontrak kerja, sudah berakhir di 30 april 2019.

“Jadi angka pasti usulan RAPBD-P 2019 sekitar Rp1.97 triliun, sedangkan pengusulan lain baru di sepakati sampai pada pendapat dengan angka Rp 93 miliar,” ujar Ibnu.

Bupati Danny Missy dalam kesempatan tersebut menegaskan,
atas nama pemerintah daerah, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggl-tingginya kepada seluruh anggota DPRD yang telah bekerja keras bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah.

“Membahas rancangan kebijakan umum perubahan APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2019 sehingga dari hasil pembahasan tersebut dapat dituangkan dalam nota kesepakatan bersama,” kata Danny.

Dikatakannya, penandatangan nota kesepakatan ini merupakan langkah maju ke tahapan berikutnya yaitu penyusunan rencana kegiatan dan anggaran setiap organisasi perangkat daerah yang akan dibahas bersama dengan komisi di legislatif yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar hingga persetujuan bersama.

“Olehnya itu, penandatangan ini maka eksekutif dan legislatif pada hakikatnya mempunyai tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangannya masing-masing untuk keberhasilan pembangunan di kabupaten halmahera barat,” tutup Danny.(Anu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here