Melihat Lebih Dekat Kemanfaatan Hasil Audit BPK Terkait Penyelesaian Kebocoran Keuangan Negara

    0
    24
    Peneliti ISeA Watch, Nurmadjito Pramu, SH, MH

    KORIDORZINE, JAKARTA – Mencermati judul tulisan ini, penulis ingin lebih jauh melihat kemanfaatan hasil audit BPK melalui Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dapat diakses setiap orang.

    Kemudian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya peningkatan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit khususnya terkait dengan kerugian keuangan negara.

    Perhatian masyarakat atas hasil audit BPK terutama ditujukan pada kerugian keuangan negara yang berpotensi terjadinya korupsi. Walaupun kerugian keuangan negara ternyata tidak selalu identik dengan korupsi antara lain dapat dipelajari dalam pertimbangan hukum MA mengenai putusan perkara korupsi Syafruddin Tumenggung yang didakwakan KPK.

    Hasil Audit BPK
    Rekomendasi hasil audit BPK 2005-2018 yang bernilai uang sebesar Rp280,34 triliun terlihat tidak materiil dibandingkan dengan APBN dan APBD 2005–2018. Namun demikian perlu diselesaikan secara serius untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar lagi atau berulang kembali.

    Sejauh mana tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK sampai dengan akhir 2018 dapat dilihat data berikut:

    (1) Perkembangan tindak lanjut tuntas atas rekomendasi 2005-2018 masih rendah. Rekomendasi sebesar Rp.280,34 triliun, tuntas ditindaklanjuti sebesar Rp.148,73 triliun atau 53,05%.

    (2) Perkembangan rekomendasi yang dikeluarkan 3 periode berurutan dari terbaru lambat ditindaklanjuti. Rekomendasi 2015–2017 sebesar Rp.113 triliun, tuntas ditindaklanjuti Rp.43,17 triliun atau 38,20% (berlangsung 1-3 tahun). Rekomendasi 2010–2014 sebesar Rp.83,40 triliun, tuntas ditindaklanjuti sebesar Rp.45,99 triliun atau 55,14% (berlangsung 4-8 tahun). Rekomendasi 2005–2009 sebesar Rp.73.80 triliun, tuntas ditindaklanjuti sebesar Rp.58,25 triliun atau 78,93%, (sudah berlangsung 9-13 tahun, masih belum juga mencapai 100%).

    (3) Perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi 2010-2014 dan 2005-2009 dalam tiga tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang tidak signifikan. Rekomendasi 2010–2014 ditindak lanjuti tahun 2016=52.55 %, 2017=60.45 %, 2018=55.14 %. Rekomendasi 2005-2009 ditindak lanjuti tahun 2016=79,14 %, 2017=79,69 %, 2018=78,93 % dan kemungkinan besar tidak akan dapat diselesaikan 100%. Dari data tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa itikad baik atau kepatuhan berbagai pihak terkait menindaklanjuti rekomendasi masih sangat rendah.

    Penyelesaian Kebocoran Keuangan Negara
    UU No. 1/2004 telah melakukan antisipasi risiko dari ketidakpatuhan pihak-pihak terkait agar segera menyelesaikan kerugian negara. Atasan langsung harus proaktif dan segera memulai proses tuntutan ganti kerugian negara.

    Pada kenyataannya dari hasil pemantauan BPK menunjukkan kerugian negara 2005-2018 dengan status telah ditetapkan melalui proses tuntutan ganti kerugian hanya senilai Rp2,80 triliun, sedangkan tindak lanjut tuntas atas rekomendasi belum dilakukan sebesar Rp131,61 triliun. Tuntutan ganti kerugian yang telah ditetapkan sangat rendah hanya 2,13% dari Rp131,61 triliun.

    Tindak lanjut pasca penetapan melalui tuntutan ganti kerugian sebesar Rp2,80 triliun ternyata masih terdapat sisa kerugian yang belum diselesaikan sebesar Rp1,62 triliun atau 57,86%. Kondisi tersebut menunjukkan rendahnya upaya penyelesaian ganti kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian dan penagihannya.

    Rekomendasi yang bernilai rupiah yang sudah lama belum diselesaikan tuntas, berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali ke kas negara karena kedaluwarsa untuk dilakukan tuntutan ganti kerugian. Sesuai pasal 65 UU No. 1/2004, kedaluwarsa tuntutan ganti kerugian negara yaitu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut.

    Salah satu informasi diketahui adanya kerugian negara yaitu hasil audit BPK. Bilamana dihitung lima tahun mundur sejak akhir tahun 2018, maka kerugian negara yang diketahui tahun 2013 tidak dapat lagi dilakukan tuntutan ganti kerugian bilamana belum ditetapkan ganti kerugian oleh pihak yang berwenang.

    Rekomendasi bernilai rupiah belum diselesaikan secara tuntas tahun 2005-2013 dan berpotensi tidak dapat lagi dilakukan tuntutan karena kedaluwarsa sebesar Rp 36,25 triliun. Kerugian negara karena tidak dapat lagi dipulihkan berkenaan dengan kedaluwarsa berpotensi terus bertambah dengan jika tidak ada keseriusan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian negara.

    Ancaman Pidana
    Selain upaya penyelesaian kerugian negara melalui tuntutan ganti kerugian, pasal 26 ayat (2) UU No 15/2004 telah memberikan ancaman pidana penjara dan/atau denda terhadap setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dari hasil audit BPK.

    Ketentuan tersebut dikaitkan dengan pemantauan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil audit BPK serta dikaitkan pula dengan batas waktu BPK harus sudah menerima jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi selambat-lambatnya 60 hari. Sebagai gambaran, rekomendasi 2015–2017 hanya dapat ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 38,20% (sudah berlangsung selama 1-3 tahun), rekomendasi 2005-2009 yang sudah berlangsung 9-13 masih belum mencapai 100% yaitu 78,93%. Himbauan atau teguran untuk menindaklanjuti rekomendasi ternyata tidak efektif, sehingga keseriusan untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dengan segera merupakan alternatif yang sudah waktunya dilaksanakan.

    Persoalan yang lalu juga tidak boleh dianggap angin lalu terhadap tuntutan ganti kerugian yang sudah kedaluwarsa dan belum juga di proses melalui tuntutan pidana. Sayang sekali IHPS belum memberikan informasi sejauh mana penerapan pasal ancaman pidana kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban menindaklanjuti rekomendasi. IHPS juga belum memberikan infromasi berapa yang belum dan sedang dilakukan tuntutan ganti kerugian atas rekomendasi yang belum tuntas ditindaklanjuti. Informasi ini penting untuk melihat BPK lebih serius lagi mendorong percepatan penyelesaian kerugian negara oleh pemerintah, sehingga kemanfaatan hasil auditnya lebih optimal.(NURMADJITO)

     

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here