Wapres JK Berharap RUU Pertanahan Segera Disahkan

0
9
Wapres JK berharap agar anggota DPR 2014-2019 bisa segera mensahkan RUU Pertanahan. Foto : Ist

KORIDORZINE, JAKARTA – Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dirasa sudah terlampau lama, dan sudah lama direncanakan untuk diubah. Rancangan Undang-Undang (RUU) nya sudah digulirkan mulai tiga tahun lalu.

Hingga kini, RUU tersebut masih dibahas di DPR RI. RUU ini merupakan inisiatif DPR, sehingga diharapkan pembahasannya bisa tuntas sebelum masa jabatan anggota DPR 2014-2019 berakhir.

Harapan itu juga diutarakan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK). Menurutnya, pemerintah berharap rancangan undang-undang pertanahan yang menjadi inisiatif DPR dapat dirampungkan sebelum masa jabatan anggota legislatif 2014—2019 berakhir.

Daeng Ucu, begitu beliau kerap disapa, menuturkan pengesahan rancangan undang-undang itu perlu dilakukan untuk membenahi masalah pertanahan yang ada.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dipandang sudah sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.

“Bagi kita ini (rancangan) Undang-Undang untuk lebih memperbaiki Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960,” kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Menurutnya, perubahan perlu dilakukan dikarenakan undang-undang agraria disusun ketika Indonesia ditempatkan sebagai negara agraris.

Saat ini penggerak ekonomi tidak lagi semata dari pertanian namun juga dari sektor industri, perdagangan dan jasa.

“Tetapi tetap (tujuan utama revisi) untuk melindungi hak-hak masyarakat, atas lahannya,” imbuhnya.

Wapres JK mengatakan, rancangan undang-undang ini telah dibahas sangat panjang oleh DPR dan kemudian dimintakan daftar inventaris masalahnya ke pemerintah.

“Kita berusaha seperti itu (mengesahkan bersama DPR periode 2014-2019). Karena ini rancangan undang-Undang inisiatif DPR sejak 3 tahun lalu,” pungkasnya. (UC/KP)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here