Kajari : DD Bukan Dana Kepala Desa

0
34
Kepala Kejaksaan Negeri Pati Dedi Kusmono. Foto : istimewa

KORIDORZINE, PATI– Kepala Inspektorat Kabupaten Pati Soni menegaskan bahwa untuk Pengawasan Dana Desa (DD) yang diberikan untuk Desa agar tidak terjadi penyimpangan disepakati 3 institusi, diantaranya, Kepolisian, Kejaksaan dan Pemerintah. Sejauh ini untuk masalah yang terjadi dalam penggunaan DD, itu karena dalam penggunaannya tidak sesuai dengan fisik yang dikerjakan.

“Kita akan kaji dulu apabila terjadi masalah, dan inspektorat akan memberi batas waktu 60 hari, apabila itu diabaikan maka bisa ditindak lanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH),” tegas Soni.

Menurutnya, Apabila terjadi penyimpangan, maka Kepala Desa harus bisa mempertanggung jawabkan, dan itu terjadi biasanya karena kecerobohan. Desa yang bermasalah dalam penggunaan DD, dari inspektorat biasanya sudah memberikan peringatan, namun kerap diabaikan, sehingga untuk kewenangannya dilimpahkan ke APH.

“Sebagai pengawasan tahunan, desa ada yang melengkapi laporannya sebelum pemeriksaan selesai, dan itu tidak masalah, berbeda dengan desa yang belum membuat laporan, maka akan kita warning dalam 60 hari untuk terus dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pati Dedi Kusmono menjelaskan, kucuran DD yang diberikan oleh pemerintah pusat digunakan untuk menyejahterakan desa. Anggaran tersebut tiap tahun mengalami kenaikan, sehingga dalam pengelolaannya dibutuhkan SDM yang mampu.

“Harus ada keterlibatan Pemerintah Desa (Pemdes), BPD, dan tokoh masyarakat, supaya dalam pengelolaannya tidak terjadi salah komunikasi,” katanya.

Anggaran DD, lanjut Dedi, Bukan diperuntukkan Kepala Desa, namun untuk pembangunan dan kesejahteraan di Desa, sehingga harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi penyimpangan.

“Kadang mereka menganggap DD itu dana Kepala Desa. Jadi beda, kalau dana Kepala Desa maka haknya Kepala Desa, tapi kalau DD itu untuk Desa, jadi harus digunakan sesuai aturan,” tandas Dedi.

Ia juga berharap kepada para Kepala Desa, apabila ragu dalam pengelolaan DD, maka silahkan koordinasi ke Kejaksaan jika itu ada implikasi hukum, dan Kejaksaan akan siap membantu. Namun apabila itu soal administrasi bisa koordinasi ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades).

Langkah-langkah yang menjadi prioritas, di tahun 2018 hingga 2019 sudah ada peraturan dari Kementrian Desa yang berbeda, sehingga itu harus disesuikan.

“Pahamilah regulasi yang ada, karena tiap tahun untuk aturan berubah, dan silahkan hubungi Bapermades untuk update informasi, tapi kalau ragu, dan ada implikasi soal hukum, maka silahkan ke Kejaksaan, kami siap memberikan pelayanan hukum,” pungkasnya. (WIS).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here