KPK Minta Pemda Morotai Jalankan Program Pencegahan Korupsi

0
25

KORIDORZINE, MOROTAI- Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Satgas Korwil IX KPK RI Wilayah Maluku- Maku Utara, Andi Purwana, saat usai melakukan sosialisasi pencegahan korupsi terkait dengan gratifikasi dana BOS dan Dana Desa (DD) di Aula lantai II Kantor Bupati Pulau Morotai. Kamis 5 September 2019. Ketika di wawancarai awak media, soal program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Ia menjelaskan ada 8 program pencegahan

“KPK mempunyai 8 program pencegahan yang harus dilakukan pemda, program ini adalah usaha-usaha untuk mencegah korupsi. Seperti pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kota. Kita inginkan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan.” Tegasnya

Lanjutnya, apa yang terjadi sebelumnya tidak transparan bahkan kong kalikong antara pemda dengan pihak ketiga dan itu KPK tidak mau. KPK pingin sistemnya transparan dan tidak ada intervensi dari pemda atau setiap OPD

Selain itu, panitia pengadaan barang dan jasa harus bersertifikat artinya apa, waktu  memilipun aturan yang membuat mereka akan dipilih bukan berdasarkan selera pemda

Berikut soal izin,  sering sekali bahwa izin di perjual belikan,
kita ingin sistem satu pintu.  Sehingga berapa biayanya yang diperlukan bayar di tempat

Selain itu, kita punya project pencegahan terkait optimalisasi Dana Desa sama manajemen aset daerah

“Manajamen aset daerah yang dimaksud contohnya mobil dinas dan rumah dinas ketika pejabat tersebut pensiun aset itu juga ikut, hal ini tidak bisa harus di kembalikan, Inilah perannya KPK buat pencegahan korupsi sekaligus aset aset daerah itu harus di benahi

Kedeputian Pencegahan KPK Andy Purwana juga mengatakan, tugasnya adalah melakukan koordinasi dan supervisi daerah. Karena misinya melakukan pencegahan korupsi dengan mendorong Pemkab Morotai untuk membangun sistem pencegahan bersama.

” Karena di daerah daerah seperti ini masih banyak peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi. Nah, peluang yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi di daerah diantaranya soal dana desa, dana BOS, perizinan dan tender proyek.” Imbuh Purwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here